The best Side of reformasi intelijen indonesia

The best Side of reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

As well as the LPNKs, other establishments are shaped by Guidelines and Presidential Rules as unbiased bodies. Theoretically, the distinction between these impartial bodies and LPNK is The actual fact that they're coordinated under a certain ministry and specifically report back to the President, although this will not necessarily be the situation in practice. These kinds of entire body could possibly be set up with the promulgation of a selected legislation (e.g., the Nationwide Narcotic Agency was fashioned by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on National Narcotic Agency as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or fashioned as A part of Legislation to support the underlying plan (e.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

the kinds of corporations according to the number of users and places on the businesses as well as the registration strategies for this sort of organizations;

Societal Businesses stipulates a classification of “societal companies with no lawful entity standing.” Although this might sound to provide extra space for CSOs, this group is meant for the government to be able to Management any sort of CSO.

Each individual man or woman shall have the ideal to the liberty to believe that his/her religion (kepercayaan), and to precise his/her sights and ideas, in accordance with his/her conscience.

This short article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture through the post-independence revolution of 1945 towards the authoritarian point out intelligence under the New Buy routine after 1965, also to the era of intelligence reform after the 1998 reformation movement. Not too long ago, the troubles for Indonesian intelligence establishments have shifted from the necessity for legislation and political procedures to the need for your democratic intelligence posture and the ability to experience emerging security threats.

Irawan Sukarno conveyed an interesting view that (Indonesian) intelligence in the future should intention to acquire the peace. The administration of intelligence turns into much more complicated as unconventional battlefields emerge, which are Substantially more difficult than conventional kinds.

Dalam teori ekonomi, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu klik disini agama dan etnis.[5]

The whole process of drafting the law on intelligence proposed inside the 1998 reform offer was callous. There have been pros and cons concerning the will need for this law, plus the draft proposed by the government was greatly criticized. Even now, the draft delivered the law enforcement authority to intelligence apparatus with exclusive powers in civilian strategic intelligence functions.

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Plan besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.